Langsung ke konten utama

Mencari Kesalahan dengan Kesalahan

Bukan karena dia ulama lantas kesaksiannya harus dianggap jujur dan benar. Sebaliknya, karena kesaksiannya yang jujur dan benarlah maka keulamannya kita akui.

Maka, jika benar ia memberi kesaksian palsu, berarti ia sudah berbuat dhzalim dan melanggar syariat Allah. Sebab, Allah berkata, "Qulu qaulan sadida". Nabi pun bersabda, "Orang yang berbohong, bukan umatku".

Nilai di atas dipositifkan karena sifatnya yang universal. Disebut universal karena tanpa ada firman dan hadits di atas pun, berbohong tetap saja keburukan. Hukum kita menetapkan kesaksian palsu itu sebagai tindak pidana.

Artinya, jika benar Ma'ruf Amin memberi kesaksian palsu di persidangan, maka ia mesti diproses dan akhirnya dipidana. Tidak ada istilah karena dia dipandang ulama, maka ia tidak bisa dipidana.

Di samping itu, perlu ditanyakan pula, Ahok tahu dari mana Ma'ruf Amin berbohong? Ahok dan tim kuasa hukumnya tahu dari mana Ma'ruf Amin telponan dengan Susilo Bambang Yudhoyono?
Jika jawabannya adalah penyadapan, jelas Ahok juga bisa dipidana karena melakukannya secara illegal. Menyadap itu seperti mengintip orang lain di kamar mandi atau di ruang privasi lainnya.

Dalam perspektif HAM, jelas perbuatan tersebut melanggar hak privasi orang lain. Nah, tugas hukum (khususnya hukum pidana) melindungi hak tersebut dengan memberi sanksi berupa pidana tertentu terhadap pelanggarnya.