Langsung ke konten utama

Memaknai Aksi Bela Agama

Sumber: hidayatullah.com
qureta.com, 25/10/2016 -- Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Landasan pertama negara ini menjadi bukti bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler. Asas ketuhanan itu mesti dipahami sebagai landasan filosofis dalam bernegara. Pembukaan UUD 1945 bahkan menyebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat, rahmat, atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.
Meski tidak dapat disebut sebagai negara agama, namun Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh agama-agama yang ada. Itu sebabnya, menghina agama sama saja dengan menghina Pancasila, menghina Indonesia, dan menciderai kebhinnekaan. Menurut hukum positif negara ini, penistaan agama—sebagai particular crime—bahkan dapat dipidana.
Ada banyak kasus terkait dengan penistaan agama yang sudah diproses dan membuat pelakunya dipidana. Belakangan ini kasus yang dipandang serupa begitu sering disebarluaskan di media-media. Adapun yang paling menyorot perhatian warga Jakarta dan Indonesia pada umumnya adalah ungkapan Ahok yang disebar melalui Youtube ketika Ahok berpidato di Kepulauan Seribu.
Setidaknya, opini masyarakat terbagi menjadi dua pandangan dalam hal ini; ada yang menganggap Ahok telah menistakan agama, ada pula yang mendukung Ahok dengan menganggap Ahok tidak menistakan agama. Adapun ungkapan yang memicu kontroversi itu adalah kalimat “dibohongi pakai al-Maidah 51” yang terlontar dari lidah Gubernur petahana.
Atas kasus ini, Ahok sudah minta maaf, namun berbagai aksi terus digencarkan dan memuncak pada tanggal 4 November lalu.
Menyikapi dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, semestinya ditanggapi dan diproses dengan menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Jika dalam penegakan suatu dugaan tindak pidana para penegak (Polisi) bersikap membeda-bedakan, tentu hal ini akan membuat marah banyak orang. Pasalnya, sudah menjadi naluri manusia tidak ingin diperlakukan secara tidak adil (diskriminatif).
Atas dasar itu pula UUD Indonesia menjadikan persamaan di hadapan hukum menjadi hak yang harus dijamin oleh Negara kepada warga masyarakatnya (Pasal 27 ayat 1 dan 28 D ayat 1 UUD 45). Aksi damai yang menerjunkan ratusan ribu partisipan antara lain karena menganggap kasus Ahok ditanggapi lamban oleh pihak Kepolisian.
Kabar bahwa Polisi sedang menunggu perintah Presiden menambah benarnya dugaan itu. Padahal aturan terkait izin (pasal 36 ayat 1-5 UU Pemda) tersebut sudah lama diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk meredam aksi 4 November itu, Presiden Jokowi akhirnya turun tangan. Berbagai pendekatan telah dilakukan. Ormas-ormas Islam dihadirkan ke Istana. Penegasan bahwa tidak ada intervensi dalam kasus Ahok akhirnya diberitakan. Bahkan Jokowi memerintahkan pihak kepolisian akan memproses cepat dugaan penistaan agama itu (Tempo, 1/11/2016).
Di Boyolali, rumah wakil ketua PW Muhammadiyah Jateng didatangi Polisi dan diminta untuk tidak ikut aksi (sangpencerah.id, 1/11/2016). Terlepas dari cara-cara yang dilakukan, setidaknya ada satu kesimpulan yang mulai jernih dipahami. Pemerintah mulai tahu apa sebenarnya yang diinginkan rakyat.
Keadilan, perlakuan yang sama di depan hukum, kiranya itu yang disepakati oleh semua pihak dan yang mereka tuntut dalam kasus yang melibatkan Gubernur petahana, Basuki Tjahya Purnama.
Di pihak lain beberapa senator di parlemen siap turun dalam aksi bela agama (al-Quran, Islam, dan sebutan lainnya). Sejauh ini memang aksi 4 November lalu disinyalir akan membludak dan terbukti demikian. Massa berdatangan dari berbagai daerah. Kepentingan mereka sama, yaitu hendak membela agama yang mereka rasa dinistakan oleh Ahok.
Karena datang dari berbagai daerah, maka dapat dipahami bahwa pihak yang merasa agama mereka dinistakan itu bukanlah semata warga DKI dan bukan soal Ahok mencalonkan lagi dirinya. Meski dirasa ada keterkaitan, tapi hal itu dapat ditampik dan bukan sesuatu yang tampak dipermukaan. Kita menghukum apa yang dhzahir, maka pelanggaranlah yang terlihat dan ini merupakan masalah hukum, bukan politik.
Respons terhadap upaya yang dilakukan oleh Jokowi nyatanya tidak mampu meredam gelombang aksi bela agama. Setelah aksi itu, respons berbagai pihak sperti Muhammadiyah malah menyayangkan sikap Jokowi yang hanya menimbulkan ragam spekulasi (republika.co.id, 4/11/2016). Setelah tidak dapat hadir—dengan alasan yang juga disayangkan, Jokowi bahkan dianggap kurang bijak karena menuding aksi 4 November lalu ditunggangi aktor politik.
Sebenarnya, aksi ini tidak perlu pula ditanggapi berlebihan. Di negara demokrasi, demo atau aksi damai yang menurunkan ribuan bahkan jutaan masyarakat ke jalan bukanlah hal yang tabu. Mengemukakan pendapat merupakan kebebasan yang mesti dihormati.
Terlepas dari tuduhan-tuduhan di atas, ada pula yang menganggap agama tidak perlu dibela. Perlu diluruskan di sini bahwa membela tidak berarti yang dibela itu salah. Seperti halnya kebenaran juga bukan berarti tidak perlu kita bela. Logikanya persis dengan kita memuja Tuhan (Allah), sekalipun Allah tidak besar dengan pujaan kita (karena Ia besar tanpa dibesarkan), tetap saja kita selalu menyebut “Allahu akbar” di setiap takbir, zikir, dan bahkan denyut nadi kita.
Demikian halnya dengan al-Quran yang kita bela di mana kebenarannya tidak bertambah dengan pembelaan kita, namun tetap saja kita mesti membelanya, membacanya, tidak mengizinkan orang lain melecehkannya, dan mengamalkan isi kandungannya.
Membela al-Quran dalam aksi 4 November lalu mestilah dimaknai sebagai aksi menuntut ditegakkannya kebenaran, hukum, dan keadilan. Untuk itu, perlu dicamkan oleh siapa pun beberapa hal berikut, pertama bahwa dakwah yang dikehendaki oleh Islam adalah dengan mau’idhzah atau penyampaian yang baik (hasanah).
Kedua, karena tuntutan demikian maka mestilah menjunjung tinggi hukum dan asas-asasnya. Selagi belum ada putusan hakim terkait dugaan penistaan agama, Ahok mesti dianggap tak bersalah. Ketiga, tidak perlu ada sentimen berlebihan apalagi mengangkat isu-isu yang memecah belah umat. Aksi kemarin bahkan nyatanya bukan untuk menuntut suku, agama, atau ras tertentu, melainkan menuntut yang salah agar diproses sesuai aturan.
Karenanya, membela agama mesti pula diartikan sebagai jihad konstitusional, memperkuat kebhinnekaan, dan menguatkan Pancasila.

Komentar