Skip to main content

Dalil-dalil Politik

sumber: www.tipspendidikananak.com

Serambi Indonesia, 20/10/2016 -- TULISAN ini mencoba mengkritik sekaligus menjadi solusi terhadap realitas masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan perpolitikan di Negara Kesatuan ini. Yang paling disorot adalah paradigma atau cara berpikir masyarakat kita yang menurut penulis masih belum dewasa. Paradigma yang dimaksud adalah cara mereka memandang politik dan semua hal yang berkaitan dengannya, seperti agama, perempuan, suku, dan lain sebagainya. Hal ini akan terlihat begitu jelas belakangan ini, yaitu ketika suatu pentas demokrasi semakin dekat. Dapat dikatakan, fenomena ini terjadi terus menerus di setiap momen pilkada, pilpres, pileg (RI dan daerah), dan hampir di setiap pemilihan apa saja.
Ketika suatu kontes pemilihan kepala daerah hendak digelar (misalnya), kita akan menemukan begitu banyak postingan berupa cacian hingga ulasan ilmiah -meski terkadang dipolitisir-terkait dengan memilih pemimpin kafir. Yang diserang sebagai kafir ataupun yang menyerang dengan isu agama, keduanya menggunakan ayat dengan tafsir masing-masing. Yang menyerang tentu mengartikan “wali” dalam banyak ayat sebagai pemimpin, baik di level Negara maupun pada tingkatan paling rendah sekalipun. Dengan arti demikian, jelaslah bahwa memilih “kafir”, Nasrani, dan orang Yahudi sebagai “wali” haram hukumnya berdasarkan ayat yang mereka kutip.
Mereka yang diserang atau dikelompokkan sebagai “kafir”, Nasrani, dan Yahudi tentu tidak terima. Karena Alquran begitu besar pengaruhnya bagi masyarakat, penting bagi mereka menyangkal serangan di atas dengan ayat pula. Mereka sadar benar bahwa al-Quran sebagai seuatu kebenaran bagi muslim di tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah muslim akan berdampak pada eletabilitas diri/dukungan mereka.
Tidak perlu diherankan jika banyak ulasan ulama yang pro terhadap mereka akan dijadikan sebagai tameng penangkis. Bahkan, yang tidak berkompeten sekalipun menjadi berani untuk menafsirkan ayat karena ambisinya. Intinya, mereka akan berkata bahwa kata “wali” dalam ayat-ayat itu bukan “pemimpin” artinya. Ayat itu bahkan berbicara dalam konteks yang tidak relevan jika disamakan dengan Pilkada atau proses demokrasi yang dianut di Indonesia.
Tergantung situasi
Tidak cukup saling serang di isu agama, isu lain biasanya turut dimunculkan tergantung situasi. Ketika ada calon dari gender yang berlainan dengan calon tertentu, maka hal ini pun akan dimanfaatkan olehnya. Di tengah masyarakat yang amat religius, sudah barang pasti dalil-dalil agama lagi-lagi dibawa. Ada begitu banyak argumen tentang larangan memilih kaum perempuan, juga sebenarnya ada sekian banyak alasan yang mendukung mereka. Polanya tetap sama, di mana orang yang menyerang akan membawa ayat dan hadis tentang larangan memilih perempuan, dan yang diserang akan menafsirkan atau mencariayat lain yang lebih menguntungkan dirinya. Biasanya akan selalu ada penyaduran pendapat Ulama tertentu.
Di antara mereka ada yang mengutip hadis Nabi tentang hancurnya suatu negeri jika dipimpin perempuan. Hadis itu bahkan terbukti benar di kemudian hari. Namun, oleh sebagian yang lain mengatakan bahwa hadis itu diucapkan Nabi terhadap anak perempuan Raja yang tidak mengerti politik. Dalam konteks perempuan tidak paham politik, maka apa yang dikatakan Nabi adalah benar. Dalam suatu ayat, kepemimpinan ratu Balqis digambarkan begitu hebat dan memiliki istana yang megah. Bukankah ayat tersebut berarti bahwa Tuhan memuji kepemimpinan perempuan?
Fenomena di atas patut diapresiasi pada satu sisi, namun disayangkan pada sisi yang lain. Kita apresiasi karena mereka mencoba mendasarkan perbuatan, perkataan, dan pemahaman kepada sumber agama. Namun perlu dipertanyakan sekaligus disayangkan, mengapa dalil-dalil itu muncul ketika menjelang pemilihan saja? Jika begini, politik yang semestinya berdasarkan pada Alquran dan sunnah (sesuai ajaran agama), malah terkesan terbalik di mana agama yang dipaksa sesuai dengan kehendak politik. Akal manusia yang harusnya mampu menembus langit (menangkap maksud Tuhan), tapi malah terkesan “selera” Tuhan yang dipaksa tunduk pada pikiran (nafsu) manusia yang terbatas dan rendah.
Mencari kemenangan
Lantas, apa penyebab dalil-dalil itu dipakai serampangan? Hal ini terjadi karena pemilihan diartikan sebagai ajang mencari kemenangan. Para pencari kemenangan biasanya mengartikan politik hanya sebatas pilpres, pilkada, dan pileg (RI/daerah). Definisi politik yang lumrah dan mudah dipahami oleh mereka hanya sebatas seni meraih dan mempertahankan kekuasaan semata. Karena hanya sebatas itu, tidak perlu diharapkan program-program kerja mereka yang berdampak pada kecerdasan bangsa dan kesejahteraan umum. Sebab, mereka hanya bekerja untuk menang dan mempertahankan kemenangan. Maka tak heran jika politik jadi negatif maknanya.
Idealnya, kemenangan dalam definisi politik mesti diposisikan sebagai dampak dari usaha mereka (calon/pendukung), bukan tujuan. Dalam pemilihan, tujuannya adalah mencari pemimpin, yaitu siapa yang amanah, adil, cerdas, dan pantas atau layak menduduki jabatan tertentu. Dengan begitu, tidak menjadi persoalan siapapun yang akan menang. Kita hanya perlu proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Dari proses yang baik itulah akan terpilih orang yang memang pantas menang nantinya. Terakhir, dalil-dalil agama itu akan tetap posisinya dan terjaga kesuciannya sebagai acuan dalam berpolitik (dalil politik), bukan alat untuk kepentingan politik (dalil politis).

Comments