Benar itu indah, benar itu adil, benar itu satu, maka, benar itu adalah Tuhan

PEMELIHARAAN KETURUNAN (Sebuah Tujuan Syari'ah)

Ku kenal keburukan
Bukan untuk terjerumus ke dalamnya
Namun untuk berjaga-jaga darinya
Barang siapa yang tak mengenal keburukan dari kebaikan
Ia akan terjerumus ke dalamnya

PENDAHULUAN
Maqshid asy-syari’ah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam perumusan hukum. Tujuan itu kemudian diringkas menjadi mashlahah. Dengan demikian tiadalah luput dari setiap yang ditetapkannya kecuali di dalamnya terdapat kemanfa’atan. Lalu, seiring bergulirnya waktu, kajian tentang ini pun kian menarik perhatian. Ketika semua orang telah buntu dalam mengistinbathkan hukum karena minimnya metodologi yang menjawab semua kebutuhan, muncullah penalaran istishlahy kepermukaan yang tentunya memiliki cirri tersendiri dalam melakukan tashaur-nya.
Abu Zahrah (1958), mengemukakan Syariat Islam datang untuk membawa rahmat bagi manusia. Allah berfirman yang artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (QS Al-Anbiya’:107)[1]. Lalu, apa bukti-bukti yang bisa kita datangkan jika syari’ah memang bertujuan untuk mashlahah? Pertanyaan inilah yang kemudian kami kerungcutkan menjadi pembahasan terkecil demi melihat persoalan secara lebih mendalam dan terfokus. Dalam kajian ini kami hanya mengambil satu dari lima tujuan pokok maqashid asy-syari’ah sesuai dengan intruksi dalam perkuliahan ini.
WUJUD
Dalam tulisan sederhana ini, kita akan menemukan jawaban dari persoalan di atas dalam dua bentuk.  Pensyari’atan terkadang bisa dilihat dengan  kasat mata baik hasil maupun prakteknya. Namun terkadang keberadaan syari’ah juga tak bisa dilihat dengan panca indra. Karena kami hanya akan memberi bukti bahwa Islam memang benar menjaga keturunan, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul tentu saling berkaitan dengan judul kami di atas. Pemeliharaan keturunan bisa dilihat dari praktek-praktek yang disyari’atkan oleh Allah dan Rasulnya.
Mengapa Islam mensyari’atkan kesaksian dalam akad nikah seperti yang dapat dilihat dalam hadits dari Ibn ‘Abbas, tidak sah nikah tanpa dipersaksikan (Sunan at-Turmidzi)?  Persaksian itu adalah sebuah pembuktian terhadap keberadaan sesuatu, yang mana persaksian itu menjadi pengakuan atas eksistensi segala sesuatu. Sesuatu yang tidak ada pengakuan akan menjadi tabu dalam realita. Bukankah tanah rakyat sering diserobot hanya karena tiada bukti tertulis? Artinya bukankah bukti itu merupkan bentuk legalitas dan legitimasi hukum di zaman modern ini? Lalu logika apa yang bisa kita utarakan untuk menolak syari’at ini?
Lantas, kenapa Islam mensyari’atkan agar berita pernikahan disebarkan ataupun agar peristiwa pernikahan diketahui umum?
Sungguh permasalahan nikah bukan hanya berbicara masalah ini memang disyari’atkan, namun lebih dari itu. Nikah adalah suatu ikatan resmi untuk mengakui sebuah hubungan antara seorang pria dan wanita. Kenapa hadits menyebutkan agar berita pernikahan diketahui khalayak? Ini justru akan meyakinkan masyarakat terhadap hubungan itu. Ketika ini diketahui oleh orang banyak, maka nama baik mereka akan terjaga. Karena pengakuan terhadap hubungan mereka telah ada. Sehingga nanti ketika mereka memiliki anak, tidak akan ada orang yang mempermasalahkan mereka, karena keberadaan mereka diakui oleh masyarakat dan juga syariat.
Dua permasalahan di atas merupakan syariah yang ditetapkan demi terpenuhinya kebutuhan primer manusia. Tanpanya, tentu ketertiban dan keteraturan hidup tidak akan terwujud. Implikasi dari permasalahan di atas tadi merupakan jalan untuk pemenuhan kebutuhan dasar  yang memang menjadi fitrah manusia. Ternyata Islam memberikan jalan pemenuhan kebutuhan itu dengan jalan yang syar’i yang menjaga kehidupan dan juga keturunan manusia itu sendiri.
Selanjutnya, ketika pengakuan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar telah ada, maka ada hal lain yang dipandang syara’ menjadi hal yang kemudian akan mengatasi problem dalam menjaga diri bagi umat. Islam tidak membatasi umatnya dalam hal berpakaian, selama itu dianggap mashlahat bagi pemakainya dan tida melanggar aturean syariat. Yakni, menutup aurat. Definisi menutup aurat ini tidak membatasi  seseorang dalam berpakaian.karena kondisi cultural daerah yang berbeda-beda. Belum tentu berpakaian seperti yang dipakai orang di Arab akan lebih mashlahah ketika dipakai di daerah Eropa. Dan belum tentu juga pakaian muslim di negeri seperti Indonesia akan lebih menjamin kemashlahatan pemakainya jika berada di daerah yang agak ekstrem seperti Rusia.
Nah, contoh kedua di atas merupakan kebutuhan al-hajiyyah (sekunder). Pada tataran tersier (at-tahsiniyah) atau kebutuhan pelengkap, Islam membolehkan seorang wanita memakai pakaian dengan warna dan bahan kain yang disukainya. Beginilah Islam menjaga pemeluknya dengan sistem yang sempurna. Islam menganjurkan agar umatnya melakukan sesuatu dengan sempurna. Filosofi dari wudhu’ dan bersuci lebih dari satu kali, menunjukkan bahwa pada tataran menyempurnakan sesuatu. Islam malah menganjurkannya. Karena Islam juga mencintai keindahan. Jadi pembolehan memakai pakaian dari warna dan bahan apa saja yang disukai selama bukan untuk tujuan riya atau pamer, itu tidak ada larangan dalam Islam[2]. Tapi tujuan ini jangan disamakan dengan tafsiran yang ada di Barat; menyamakan keindahan yang bersifat nurani dengan nafsu.
‘ADAM
Dalam hukum Barat, dua orang yang berzina atas dasar suka sama suka tidaklah dikategorikan melanggar hukum. Atau, jika tidak ada tuntutan kepada lembaga peradilan maka masalah ini bukanlah perkara hukum. Namun secara adat, sebagian besar masyarakat (termasuk non muslim) masih menganggap zina sebagai perbuatan tercela (aib). Anggapan ini tidak lain berasal dari fitrah kemanusiaan mereka. Buktinya, binatang tidak pernah menganggap perbuatan semacam itu sebagai perbuatan tercela.[3]
Allah berfriman:
Ÿwur (#qç/tø)s? #oTÌh9$# ( ¼çm¯RÎ) tb%x. Zpt±Ås»sù uä!$yur WxÎ6y ÇÌËÈ
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (al-Isra’ ayat 32).
Dalil ini bagi yang enggan melakukan pengkajian tentu tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orientalis atau kafir sekalipun terkait pensyari’atan ini. Mereka tentu akan sekedar menjawab bahwa hal tersebut memang sudah ketentuan tanpa mampu memaparkan filosofis bahkan hikmah apa yang terdapat dalam syari’ah yang agung ini.
Pengharaman zina ini tentu mempunyai makna yang sangat luas. Zina diharamkan karena Islam menghendaki kemashlahatan bagi umatnya. Bisa dibayangkan jika zina dilegalkan, bagaimana hancurnya umat ini. Yang dominan menjadi korbannya tentu wanita. Siapa yang akan bertanggungjawab terhadap bayi yang dikandungnya,siapa yang melindungi mereka ketika cemoohan datang dari masyarakat. Kemudian juga tekanan mental ketika ia hamil. Belum lagi aborsi menjamur, karena wanita yang tidak bermoral akan rela membunuh janinnya demi alasan profesi.
Tentunya problem seperti ini tidak akan pernah ada jika persoalan hubungan intim itu ada aturannya. Dengan diharamkannya zina, lebih banyak nyawa yang akan terselamatkan. Juga lebih banyak kemashlahatan kepada umat tanpa menzholimi fitrah syahwati manusia. Inilah Islam, menjawab setiap permasalahan umat dengan detail.
Pada kebutuhan primer ini ternyata bukan zinanya saja yang diharamkan. Dikatakan bahwa sesuatu yang wajib maka wajib pula penghubung (sesuatu yang menghantarkan kepada yang wajib) kewajiban tersebut, mafhum mukhalafahnya adalah sarana yang menghantarkan seseorang berzina haram pula dilakukan. Oleh karenanya, kata yang digunakan dalam pengharaman tersebut di atas bukanlah pada mengahramkan zina, melainkan diharamkan mendekatinya. Hal ini didukung pula oleh Q.S. an-Nur 30-31 tentang pengharaman melihat aurat, serta pensyari’atan izin masuk rumah yang terdapat dalam Q.S. an-Nur ayat 27.
Untuk kebutuhan sekunder, kami belum menemukan dalil atau contoh lain yang tepat untuk dijadikan hujjah mengapa begini/begitu? Dengan demikian, maaf jika kami meloncat karena tidak sesuai dengan bahasan sebelumnya. Hal ini bisa disebut bahwa pembahasan pada poin B ini tidak hierarkis.
Islam melarang wanita melakukan sendiri akad nikahnya, hal ini tentu memiliki alasan dan hikmah tersendiri. Tapi dalam hal ini, kami tidak dapat menemukan jawaban yang logis terkait dengan hikmah dari  pelarangan tersebut.
Ini jika dikaitkan dengan hadis nabi yag menyebutkan bahwa wanita yang menikah tanpa wali, maka nikahnya akan sia-sia. Kenapa demikian? Tentunya inilah pengakuan terhadap pentingnya pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan. Pertanyaannya mampukah wanita mempertanngungjawabkan apa yang diucapkannya ketika melakukan akad? Sementara nikah itu adalah ikatan yang bersifat selamanya. Sementara pria ketika melaksanakan akad, memang dituntut pertanggungjawabannya terhadap orang yang dipinangnya. Konsekuensi dari nikah adalah memberi kebahagiaan bagi orang yang dinikahinya. Jika pertanggungjawabannnya dilimpahkan kepada wanita, justru akan melahirkan problem yang lebih rumit. Yakni posisi wanita sebagai orang yang akan menjadi tanggungjawab suami, malah harus bertanggungjawab terhadap suami. Meskipun dalam hal kewajiban terhadap suami, inilah bentuk pertanggungjawaban istri.
Nah, kesemua ini jika kita teliti dengan menggunakan penalaran istishlahy tentu akan menjawab bahwa sesungguhnya dibalik syari’ah tentu ada hikmah. Dan dulu, ketika metode ini masih minim dalam pengkajiannya, maka untuk membolehkan pengunaan metode ini yang dahulu sering disebut sebagai mashlahah murasalah. Ibn Taimiyah berkata “ apabila seseorang mendapat kesulitan memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah mashlahat (kebaikan) dan mafsadah (keburukan)nya sebagai dasar”[4].
Artinya, rangkaian argumentasi diatas mengantarkan kita kepada satu pemahaman baru, atau setengah baru,  mungkin juga ini adalah pendapat yang memang sudah dibuat kerangka dasarnya oleh pemikir dahulu, namun belum menemukan jawaban terhadap permasalahannya bahwa segala syari’ah yang disyari’atkan tentu memiliki hiikmah, tiada luput dari mashlahah, karena Islam itu sendiri adalah rahmah. Dengan dalil-dalil di atas, terjawab pula bahwa benar terbukti Islam memang menjaga keturunan yang merupakan salah satu pokok maqashid syar’iyyah.
END NOTES



[2] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, PT Rineka Cipta: Jakarta, 2005, cetk ke 5, hlm.261
[4] Abdul wahab Khallaf, ilmu ushul fikih, PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2005.cet.ke 5.hal 160
Blog ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Diberdayakan oleh Blogger.