Langsung ke konten utama

ISLAM DAN NEGARA INDONESIA (Konteks Aceh)


Oleh: Khairil Akbar, Ari Mustina dan Syauqi Beyk

Tidak bisa dipungkiri bahwa ber-Islam mestilah menyerahkan seluruh urusan hidup kita secara kaffah kedalamnya. Karena Islam merupakan totalitas kehidupan. Terkait dengan politik, tentu pula Islam berbicara tentang ini. Terlepas dari problem apa yang ditawarkan, pemikiran yang beragam macam menunjukkan kekayaan Islam dengan khazanah keilmuannya. Dalam artikel ini kami hanya akan mengulas sedikit tentang konsep Negara Indonesia dalam perspektif Islam dengan menjadikan Aceh sebagai objek eksploitasi bahasan kami. Berangkat dari hal ini perlu kami tegaskan terlebih dahulu bahwa Aceh bukanlah Negara, melainkan sebuah provinsi yang memiliki berbagai kekhususan yang salah satunya merupakan cita-cita  dari sebuah Negara Islam itu sendiri. Tentu penasaran bukan? Baiklah, sebagai pengantar kami mencoba menguraikan Islam dan pandangan politiknya, kemudian Negara Indonesia yang nantinya akan kami coba memberi analisis kami terhadap ini baru kemudian kami masuk ke dalam inti masalah yaitu melihat fiqh siyasah berkomentar tentang kondisi Aceh.
Islam dan Politik ber-Negara
Dalam as-Siyasah asy-Syar’iyyah, Ibn Taimiyah menulis “Wilayah (Oragnasasi Politik) bagi persoalan (kehidupan sosial) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya, agama tidak akan tegak kokoh. dan karena Allah swt. mewajibkan kerja amar ma’ruf nahi munkar, dan menolong pihak yang teraniaya. Semua yang Dia wajibkan tentang jihad, keadilan, dan menegakkan hudud, tidak mungkin sempurna kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan.”[1]
Melirik ungkapan di atas, Negara merupakan keniscayaan dalam penegakan syari’at Islam. Bahkan tak sedikit tokoh Islam yang mewajibkan terbentuknya Negara. Hal ini wajar, karena sesuatu yang wajib, maka sarana untuk mencapainya juga wajib. Analogi sederhananya adalah titi untuk menyebrang merupakan perkara wajib dan harus ada jika kita ingin ke sebrang sungai atau jurang. Syari’at Islam wajib ditegakkan dengan demikian Negara sebagai lembaga yang memiliki kewajiban dan tugas-tugas tertentu—seperti bahasan artikel-artikel sebelumnya—wajib dan mestilah ada. Adapun di Indonesia, gerakan-gerakan pembentukan Negara Islam itu ada, namun pencapaiannya masih belum sempurna. Beginilah Islam melihat eksistensi Negara dan urgensinya dalam tujuan penegakan syari’at.
Indonesia dalam Pandangan Politik Islam
Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Lalu mengapa Negara ini tidak sepenuhnya menetapkan syari’at Islam? Tentu pertimbangan politik sangat menentukan arah perkembangan Indonesia dalam lintasan sejarah. Misalnya saja alasan wilayah. Indoensia memiliki wilayah yang luas mulai dari Sabang hingga ke Merauke. Ketika itu kondisi politik sangat memungkinkan terbentuknya Negara Islam. Namun karena sebagian daerah tidak setuju dan jika terbentuk maka daerah ini akan keluar dari kesatuan republik Indonesia. Atas dasar inilah berbagai tokoh seperti Muhammad Nasir lebih cenderung untuk tidak membentuk Negara Islam namun juga melihat kemungkinan besar hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Pertimbangan ini juga berdasarkan bahwa di daerah yang menolak terbentuknya Negara Islam terdapat muslim dan jumlahnya juga banyak. Dan banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya.
Pun demikian, usaha demi usaha telah banyak dilakukan untuk tingkat nasional. Para pembaharu hukum Islam dalam perjalanannya telah banyak memberi kontribusi positif terhadap konstitusi Indonesia. Yang awalnya 13 kitab fiqh—kebanyakannya dari kalangan Syafi’i—kini mulai beranjak kepada penggunaan berbagai metode seperti talfiq[2] namun dengan memilih  secara selektif hukum apa yang cocok untuk kondisi ke-Indonesiaan saat itu. Hasbi ash-Shiddieqy adalah orang pertama yang mengeluarkan gagasan agar fiqih yang diterapkan di Indonesia harus berkepribadian Indonesia dan untuk mewujudkan hal itu maka perlu dibuat kompilasih hokum Islam di Indonesia.[3] Artinya adalah, perjuangan untuk membumikan syari’at Islam terus diperjuangkan oleh para tokoh. Hal ini juga dilakukan oleh ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, ICMI , Persis, al-Wasliyah dan sebagainya. Nah, jika melihat upaya ini, maka kita akan berlaku moderat dengan tidak serta merta mengatakan bahwa Indonesia telah salah karena memberlakukan hukum Belanda.
Konteks Aceh Lintasan Sejarah
Setelah melihat fenomena di atas, maka dalam kajian kali kami mencoba memberi fokus masalah dengan melihat konteks Aceh. Jadi persoalan fiqh siyasah tentu akan lebih menarik karena hal ini menurut kami agak sedikit baru dan hampir luput dibicarakan—terutama di dalam kitab-kitab fiqh siyasah—jika kita melihat Aceh yang merupakan provinsi dari sekian banyak provinsi lainnya. Biasanya konsep-konsep yang diberikan adalah konsep Negara bukan provinsi. Dan tentunya perlu usaha yang serius untuk mengkaitkan hal ini dengan bahasan-bahasan fiqh siysah pada umumnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Aceh dahulu memiliki corak pemerintahan kerajaan yang juga ada dalam sistem pemerintahan Islam dan Aceh berlaku syari’at Islam.
Jika merujuk kepada sejarah, Aceh sebenarnya bukanlah provinsi yang berada di bawah pemerintahan Indonesia. Kerajaan Aceh Darussalam sebagai bukti bahwa Aceh pernah menjadi Negara berdaulat yang memiliki raja-raja dan ratu-ratu yang adil lagi bijaksana. Pergeseran demi pergeseran, Aceh mulai bergejolak dengan berbagai peristiwa. Namun landasan yang berperan dalam memotivasi perjuangan bangsa Aceh adalah Islam. Jika harus berbentur antara Islam dan Aceh tentu orang Aceh akan memilih Islam. Hal ini bisa terlihat dari perjuangan Ali Mughayat Syah yang memerangi Portugis, Iskandar Muda yang merajam putranya demi tegaknya hukum Islam dan Sultan Muhammad Daud Syah yang ditawari jabatan asalkan tidak memerangi Belanda namun beliau menolaknya.
Pada periode sesudah kerajaan, perjuangan masih terus dalam rangka menegakkan syari’at Islam. Dalam bukunya Aceh dan Inisiatif NKRI, bapak Hasanuddin Yusuf Adan menegaskan bahwa “Teungku Muhammad Daud Beureueh yang menjabat Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah Karo diajak untuk mendirikan Negara Sumatera atau Negara Aceh oleh kaki tangan Belanda, Teungku Mansyur sebagai Wali Negara Sumatera Timur buatan Belanda, beliau menolaknya karena bergabung dengan mereka berarti bersekutu dengan kafir yang tengah beliau perangi pada masa itu, padahal kalau beliau mendirikan Negara Aceh dengan bantuan Belanda sangat memungkinkan ketika itu.[4] Dan politik inilah yang sebenarnya diinginkan oleh siyasah syar’iiyah yang oleh Ibn Taimiyah memberi tujuan dari politik tak lain adalah untuk penegakan syari’at Islam. Dengan demikian kesejahteraan akan melimpah karena hukum yang adil tegak di muka bumi ini.
Untuk melihat konsep Negara Islam, beliau menambahkan “Tidak tertera secara gamblang konsep dan model Negara dalam al-Qur’an maka yang menjadi rujukan penting penubuhan sesuatu Negara adalah model Negara Madinah.”[5] Dalam hal ini beliau hanya menyinggung Indonesia dan tidak menyebut-nyebut Aceh. Beliau menegaskan bahwa Indonesia tidaklah sama dengan Madinah karena hukum yang berlaku jelas berbeda. Penekanan subtansi terlihat jelas dalam hal ini, yang menjadi patokan Negara Islam menurut beliau adalah Negara yang menjalankan prinsip-prinsip Islam yang baku, terkecuali pada problem yang membutuhkan ijma’, qiyas dan ijtihad saja. Namun hal ini tidak serta merta mengecam Aceh. Secara pelaksanaan Aceh justru terus-terusan berjuang dalam rangka membumikan syari’at Islam.
Aceh dan Syari’at Islam
Setelah berbagai perlawanan yang dilakukan oleh Daud Bereueh, Aceh akhirnya diberikan kewenangan untuk menjalankan syari’at Islam dibawah kewenangan pemerintah daerah. Pergeseran Gubernur ketika itu malah membunuh semangat syari’at Islam. Tergesernya Hasby karena PUSA-nya juga merupakan faktor utama dari masalah ini.  Muzakkir walad sebagai pengganti Hasby Wahidy mulai berpindah haluan dan tidak pernah lagi menyinggung syari’at Islam dalam kebijakannya. Sentralisasi kebijakan pusat setelah Soeharto berkuasa kian menambah gejolak ini. Ini pula awal mula benih GAM muncul. Hasan Tiro ketika itu sebagai pioner gerakan ini juga diadu dengan para Ulama tradisional yang dibentuk oleh pusat dengan sebuatan MUI. Namun semangat perjuangan tak kunjung usai hingga masa reformasi.
Reformasi juga membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan syari’at Islam, sesuai dengan keistimewaan Aceh, atau bahkan referendum. Dalam kenyataannya, tuntutan referendum bagi Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan syari’at Islam. Pada 13 Januari 1999, Angkatan Intelektual Darussalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimmbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Demikian pula tuntutan yang sama diajukan berdasarkan hasil kongres mahasiswa dan pemuda Aceh serantau yang diadakan di Banda Aceh pada 31 januari-4 februari 1999. Tuntutan-tuntutan semacam ini barangkali diilhami oleh keberhasilan referendum di Timor-Timor, yang merupakan bekas provinsi RI itu menjadi Negara merdeka.[6]
Pasca MoU—karena referendum tidak memerdekakan Aceh dari Indonesia—Aceh melahirkan UUPA sebagai cerminan dari keberhasilan MoU. UUPA member corak baru bahwa Aceh bagaikan sebuah Negara berdaulat dengan kewenangan yang jauh berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya. Namun, realitanya ke-kaffah-an syari’at Islam belumlah sempurna. Secara institusional saja terlalu banyak kinerja yang tumpah tindih kewenangan. Coba bayangkan, jika syari’at Islam secara kaffah berlaku di Aceh untuk apa ada Polisi Negara jika telah ada WH? Untuk apa ada Pengadilan Negeri jika ada Mahkamah Syar’iiyyah? Untuk apa MPU jika ada DPRA? Lembaga-lembaga seperti inilah yang perlu diperbaiki kerangkanya agar Islam di Aceh benar-benar kaffah dan kita menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Islam kita.
Demikianlah artikel ini kami sampaikan pada perkuliahan Fiqh Siyasah yang dibimbing oleh Bapak Bukhari, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalam.
END NOTES


[1] Ahmad Syafi’I Ma’arif, Islam dan Politik, Gema Insani Press: 1996, Jakarta, hlm.180
[2] Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: 2006, Jakarta, hlm.252
[3] Ibid, hlm.251
[4] Hasanuddin Yusuf Adan, Aceh dan Inisiatif NKRI, Adnin Fondation Publisher: 2010, Banda Aceh, hlm.13
[5] Hasanuddin Yusuf Adan, Elemen-Elemen Politik Islam, ar-Raniry Press: 2006, Banda Aceh, hlm.25
[6] Taufiq Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam, Pustaka Alvabet: 2004, Jakarta, hlm.25

Komentar

  1. info yang menarik...
    keep blogging...

    o ya, aku sudah follow blog kamu, follow balik ya.. makasi

    BalasHapus
  2. Assalamu'alaikum wbt.

    Salam ziarah. Salam mujahadah.
    Teruskan menulis. Semoga ada manfaat krna ilmu itu cahaya yang tidak akan pernah padam sekalipun ketika matahari sudah tidak lagi memancarkan sinarnya. Wallahu'alam.

    BalasHapus
  3. artikelnya menarik banget , kalo boleh menanyakan orang aceh mana ?
    kebetulan saya juga org aceh :)
    Simak Tantangan Kreatif Blogger Berhadiah Mingguan & Grandprize Android

    BalasHapus
  4. Frozen: Asal saya Aceh Tenggara. Kuta Cane. Tepatnya di Desa Lawe Longing Aman. Sekarang kuliah di Banda Aceh.

    BalasHapus
  5. saya selalu suka membaca tulisan-tulisan saudara. bahasanya sederhana tetapi penuh makna. saya senang sekali bisa berteman dengan saudara... salam blogger!

    BalasHapus
  6. Bang Mumtaz: Wah, justru sayalah bang yang lebih bangga bisa kenal dengan abang. Suer. Semoga silaturrahmi ini terjalin sampe tua bahkan samapi mati ya bang. He he he...

    BalasHapus

Posting Komentar

Kalau sudah baca, mohon dikomentari ya. Terima kasih.