Benar itu indah, benar itu adil, benar itu satu, maka, benar itu adalah Tuhan

KETATANEGARAAN DALAM ISLAM PADA PERIODE ABU BAKAR DAN UMAR



PADA MASA ABU BAKAR
Abu Bakar As-Shidiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai nama lengkap Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Pada zaman pra Islam ia bernama Abu Ka’bah, kemudian diganti oleh Nabi SAW. menjadi Abdullah. Beliau lahir pada tahun 573 M, dan wafat pada tanggal 23 Jumadil akhir tahun 13 H bertepatan dengan bulan Agustus 634 M, dalam usianya 63 tahun, usianya lebih muda dari Nabi SAW 3 tahun. Diberi julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari, karena beliau termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan gelar As-Shidiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi SAW terutama pada saatperistiwa Isra’ Mi’raj.
Dalam masa transisi yang sangat kritis setelah wafatnya Nabi Saw, Abu Bakr dihadapi dengan kesulitan-kesulitan yang begitu besar sehingga pada saat itu timbul kekhawatiran yang dirasakan oleh seluruh ummat Muslimin. Pesta demokrasi atau lebih tepatnya adalah semisal pemilu berjalan beriring dengan hambatan-hambatan, konon katanya di sinilah letak mula terpecahnya (keributan) ummat terjadi. Seolah ketika itu Muslim tidak lagi bersatu dalam koalisi, melainkan mereka kini berada dalam dua golongan besar yang saling bertolak paham. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa salah satu dari mereka merupakan pihak oposisi.
Kaum Anshar merupakan penduduk Madinah, disebut Anshar karena mereka merupakan orang yang mempercayai Nabi ketika Nabi didustakan, mereka menolong Nabi ketika Nabi ditinggakan, mereka memberi tempat ketika Nabi diusir dan mereka adalah penghibu disaat Nabi sengsara. Lantas, pantaskah bila mereka dipimpin oleh kelompok orang yang mereka tolong? Bukankah Muhajirin ketika masih di Mekah mereka adalah kaum yang lemah?
Beberapa orang dari kalangan Anshar membicarakan masalah ini. Mereka lalu berkumpul di Saqifah Banu Sa’idah. Ketika itu Sa’ad sedang sakit di rumahnya, oleh karena diminta keluar sebagai orang yang akan menentukan pendapat di kalangan Anshar. Setelah mendengar laporan itu ia berkata kepada anaknya atau kepada salah seorang sepupunya: “Karena sakitku ini, kata-kataku tak akan terdengar oleh khalayak itu semua. Tetapi teruskanlah kata-kataku biar terdengar oleh mereka.”[1]
Sa’ad memulai pidatonya yang lalu disambung oleh salah seorang meneruskan kata-katanya. Inti dari pidato itu adalah Anshar menganggap mereka adalah orang yang terpandang dalam agama dan dalam Islam. Dengan panjang lebar, akhirnya salah seorang itu memutuskan ─karena pertimbangan yang panjang─ bahwa mereka tidak akan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada orang selain dari mereka. Pernyataan itu juga disambut dengan ungkapan dukungan. Mendengar kata-kata Sa’ad itu, serentak mereka menjawab: “Tepat sekali pendapatmu, dan kami tidak akan beranjak dari pendapat itu. Kami serahkan persoalan ini ke tanganmu. Demi kepentingan kaum Muslimin, engkaulah pemimpin kami.”[2] Pertanyaannya, apakah keputusan ini sudah menjadi kebulatan suara yang mantap, bila ia, mengapa tidak segera mungkin mereka membai’at Sa’ad, atau ini menjadi kelemahan pertama karena kaum Muhajirin dengan keras akan berkata “Kami adalah sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam, kami masih sesuku dengan keluarga dekatnya.” Lantas apakah mereka harus mengangkat satu amỉr dari Muhajirin dan satu amỉr dari Anshar?
Kaum Anshar  jelas tidak menginginkan hal ini, persaudaraan se-Muslim tidak akan hilang pada mereka yang ketika itu adalah orang yang beriman. Pun Muhajirin, namun persoalan politik ini begitu rumit, perjalanan dilalui dengan bantahan-bantahan yang sengit, dengan kata lain debat argument (perang urat saraf) membasahi para semua pihak. Singkat cerita persoalan ini seolah tiada akhirnya, rasisme menutup mata hati mereka, akankah hal ini selesai dengan damai? Seni dalam penyelesaian perkara (politik) ketika itu mampu menguasai suasana, tanpa pertumpahan darah perkara ini selesai juga. Suksesi transisi di menangkan oleh Abu Bakar.
Umar tidak membiarkan perselisihan itu menjadi perkelahian yang berkepanjangan, dengan suaranya lantang menggelegar ia berkata: “Abu Bakar, bentangkan tanganmu.” Seraya Abu Bakar membentangkan tangannya dan olleh Umar ia diikrarkan seraya berkata:
“Abu Bakar, bukanlah Nabi menyuruhmu memimpin Muslimin bersembahyang? Engkaulah penggantinya (khalifahnya). Kami akan mengikrarkan orang yang paling disukai oleh Rasulullah di antara kita semua ini.”[3]
Dari kalangan Anshar, sebagiannya membai’at Abu Bakar, namun Sa’ad menurut sumber yang kami baca adalah orang yang sangat keras kepala. Dialah salah seorang yang tidak membai’at Abu Bakar sementara yang lain lebih dari 60% vote suara mendukung Abu Bakar. Pelantikan Abu Bakar dilaksanakan di Saqifah, sejak kejadian itu pihak Anshar sudah tidak lag berambisi untuk memegang pimpinan Muslimin. Baik pada waktu pelantikan Umar bin Khatthab, bahkan sampai pada waktu pertentangan antara Ali dengan Muawiyah, hak Anshar tidak berbeda dengan apa yang sudah diperoleh oleh kalangan Arab lainnya. Hal ini kiranya sesuai dengan ramalan Nabi dalam wasianya yang menyuruh kepada Muhajirin untuk menjaga Anshar yang kata Nabi Anshar akan begitu seja dan tidak berubah. Sikap Anshar layaknya adalah sikap yang tepat, mengalah demi persaatuan yang utuh tanpa mempertahan egoisme yang memecahbelahkan.
1.      KEBIJAKAN-KEBIJAKAN ABU BAKAR
Setelah pemilu berakhir, Abu Bakar lagi-lagi dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang sangat berbahaya. Sebut saja peristiwa perang Riddah yang dalam hal ini Abu Bakar menang dan berhasil menuntaskan satu tujuan siyậsah dari dua tugas besar dalam siyậsah Islam yaitu: penjagaan agama dan mengatur dunia. Abu Bakar mampu menangani problematika ini dengan baik.
Atau masalah zakat, bila dikaitkan dengan zaman sekarang, maka zakat ini bagaikan pajak yang menjadi sumber pendapatan asli Negara. Abu bakar berhadapan dengan orang yang enggan mengeluarkan zakat, karena zakat hanya wajib ─dalam anggapan mereka─ dikeluarkan waktu Rasul masih hidup, dengan dalih surat at-Taubah ayat 103 yang mereka kaitkan dengan perintah Allah yang menyuruh Nabi mendo’akan mereka yang mengeluarkan zakat.
Mereka beralasan bahwa bentuk amr (perintah) pada ayat ini di tujukan kepada Rasul, sehingga setelah Rasul wafat tidak ada kewajiban zakat. Selain itu, do’a yang membawa ketentraman jiwa itu adalah do’a Rasulullah, bukan do’a orang selain Rasul. Kebijakan Abu Bakar menentang hal ini tidak hanya karena tafsirannya, tetapi juga keengganan kelompok tertentu untuk mengeluarkan zakat dapat membahayakan keutuhan ummat dan mempreteli sendi-sendi pokok ajaran Islam.[4] Pada masa ini, kebijakan-kebijakan Abu Bakar layak untuk ditiru, tugasnya sebagai pemimpin benar-benar dijalankan dengan gigih. Beliau adalah seorang Negarawan yang juga Ulama.
Masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang mendatangkan mashlahat kepada ummat yang tidak mungkin diurai dalam makalah yang singkat ini. Namun, ada satu sifat yang belum kami jumpai ada pada para politikus sekarang ini. Abu Bakar dalam pelantikannya menyelipkan kata-kata yang bijaksana “Ta’atilah saya selama saya ta’at kepada (perintah) Allah; tetapi bila saya menyimpang dari perintahNya, maka gugurlah kesetiaanmu kepada saya.”[5] Adakah seorang yang siap turun bila terbukti tidak becus di zaman sekarang? Mereka justru tetap berusaha dengan segenap upaya untuk tidak mengakui kesalahan itu. Sekularisme seharusnya menjadi kelemahan yang sejati tapi malah menjajah organisasi pemerintahan sekarang.
2.      SISTEM PEMERINTAHAN ABU BAKAR
Sistem pemerintahan dalam Islam bukan teokrasi, begitulah yang bisa kita lihat pada masa Abu Bakar. Bukankah Abu Bakar diangkat oleh dan dibai’at oleh rakyat? Abu Bakar tidak memperoleh kekuasaan hukum itu dari Tuhan, melainkan dari mereka yang telah membai’atnya. Pemerintahannya juga bukan aristokrasi, pemilihan khalifah dengan mengutamakan kalangan Muhajirin dan Anshar sama sekali tidak ada kaitannya dengan cara-cara aristokrasi. Dalam Islam tidak mengenal adanya pewaris dari kekuasaan terdahulu kepada anak atau saudaranya.
Pemerintahan Abu Bakar adalah pemerintahan syura, yaitu pemerintahan dengan dasar permusyawaratan. Abu Bakar dibai’at atas dasar pemilihan umum, yang dipilih karena sifat-sifat pribadinya serta kedudukannya di sisi Rasulullah.[6] Inilah pembai’atan yang dicipatakan oleh musyawarah. Baik di Prancis, maupun di Amerika sekalipun, tak lebih bebas dari ini. Setelah Abu Bakar memimpin pemerintahan, pidatonya yang pertama ialah mengukuhkan dasar-dasar musyawarah.
Seperti yang kita lihat, meskipun perang berkelanjutan, tetapi pemerintahannya tetap berpegang pada musyawarah. Baik persoalan kecil maupun besar, ia tidak melaksanakan pekerjaan sebelum mengadakan musyawarah. Karena pemerintahan Islam terikat oleh kehendak rakyat dan oleh perintah dan larangan Allah. Sebagaimana kita lihat, pemerintahan ini konstitusional, walau ada kritikan yang bagi Muhammad Husain tidak beralasan. Ada kalangan yang berpendapat bahwa dengan terikat kepada wahyu Allah dalam Qur’an itu berarti ia menyia-nyiakan dan menghilangkan kehendak rakyat, mencampuri perkembangan legislasi, dan dengan demikian membuat pemerintahan Islam itu pada dasarnya adalah pemerintahan teokrasi. Kritik ini sebenarnya tidak beralasan, legislasi yang terdapat dalam Qur’an tak akan melampui dasar-dasar umum yang sudah ditentukan oleh prinsip-prinsip keadilan dalam bentuknya yang ideal.[7] Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memukul sama rata yang dipahami oleh Barat yang justru tidak mereka praktikkan karena teori itu jauh dari nilai-nilai universal.
  1. PADA MASA UMAR
Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil Uzza bin Ribaah bin Abdullah bin Qarth bin Razaah bin Adiy bin Kaab. Ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Ia berasal dari suku Adiy, suatu suku dalam bangsa Quraisy yang terpandang mulia, megah dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi, tapi ada juga yang berpendapat bahwa ia dilahirkan 4 tahun sebelum perang Pijar (Solihan, 1991:94).
Umar bin al-Khatthab merupakan khalifah yang banyak sekali memberikan contoh-contoh siyasậh. Diantaranya penerapan bea impor, dan pada masa itu berlaku atas dasar keseimbangan. Dalam hal ini, seimbang dengan bea impor yang dikenakan Negara-negara non Muslim kepada pedagang-pedagang Muslim.[8] Umar pernah berkata yang artinya “Ambillah olehmu bea impor sebagaimana mereka mengambil bea impor untuk pedagang Muslim.” Adapun besar pungutannya ialah sebesar 10%, karena Negara non Muslim pun memungutnya sebesar 10%.
Tidak jauh  dengan Abu Bakar, maka Umar juga menjalankan roda pemerintahannya dengan sistem syura, yaitu berlandaskan musyawarah. Umar juga melakukan musyawarah ketika hendak mengambil satu kebijakan, sampai-sampai dia juga berkata “Kaum Muslimin berhak mengadakan musyawarah diantara sesama mereka. Saya sendiri tak lebih hanya saah seorang dari kalian.”[9] Dan itu sebagai bukti bahwa kekuasaannya bukan berarti dia bisa bertindak semena-mena. Umar sangat pandai dalam penyesuaian diri, lihat sajalah ketika Umar bertahan di Masjid Madinah untuk mengikuti keadaan rakyatnya.
Keadilan Umar sangat menyeluruh, dan sangat keras termasuk kepada keluarga sendiri, nepotisme sangat jauh dari sikap Umar. Hal ini bisa dilihat ketika Umar menghadapi anaknya Abdur-Rahman yang minum-minum sampai mabuk bersama Abu Sarwa’ah. Umar memecat salah seorang pejabatnya karena melakukan tindakan diskriminatif. Hukuman yang diberi kepada anaknya berbeda dari kaum Muslimin laainnya, sepenggal kata dalam surat Umar yang dikirim kepada pejabat setempat yang melanggar titahnya:
“Tak ada jalan lain saya harus memecat anda. Anda memukul Abdur-Rahman di rumah anda dan membotakinya di rumah anda. Anda sudah tahu bahwa anda telah melanggar perintah saya. Abdur-Rahman hanyalah salah seorang dari rakyat anda, anda harus memperlakukannya seperti terhadap anggota kaum Muslimin yang lain.”[10] Bahkan selanjutnya dari sumber yang kami baca, Umar tetap menghukum ankanya untuk yang kedua kalinya, anak itu menjalani pukulan dan dipenjarakan sampai kemudian ia meninggal.
Begitulah Umar, dalam menjalankan keadilan ia tidak membedakan antara si ningrat dengan si jelata, antara pejabat tinggi dengan rakyat biasa dan begitu seterusnya. Kebijakan Umar sangat dirasakan oleh semua orang termasuk pejabat yang harus menegakkan keadilan. Seperti yang kami sebut sebelumnya, maka makalah itu tidak mengupas begitu tuntas permasalahan Abu Bakar maupun Umar, karena memang makalah ini harus ditulis sesingkat-singkatnya. Namun perlu kami singgung kebijakan Umar lainnya yang diantaranya terasa sampai sekarang,yaitu:
1.      Pembentukan administrasi Negara dan pendistribusian, hal ini disebabkan karena kepentingan rakyat di Madinah menambah rumit dan kompleks dengan bertambahnya jumlah penduduk. Usaha pembebasan dan penaklukan yang terus maju serta segala yang harus diselesaikan sehubungan dengan administrasi negeri-negeri yang baru dikuasai itu memaksanya harus menulis kepada para panglimanya menyampaikan pendapatnya sekitar pengaturan administrasi itu. Oleh karena itu mau tidak mau ia harus mengangkat beberapa pembantu yang akan dapat mengatur segala kepentingan perorangan terpisah dari kepentingan Negara.[11]
2.      Pengangkatan para hakim, dalam hal ini yang pertama kali dilakukannya adalah memisahkan kekuasaan yudikatif di Madinah dari kekuasaannya, dengan demikian berarti segala urusan yang melanggar hukum maka diselesaikan oleh hakim.
3.      Pembentukan lembaga keuangan dan pemberian tunjangan, hal ini karena banyaknya kekayaan yang sulit untuk diatur, atas usulan salah seorang yang tidak jelas (tidak ada nama yang disebutkan dalam sumber) maka Umar membentuk lembaga ini.
Begitulah kurang lebih sistem dan kemajuan politik, ketatanegaraan yang khususnya pada bagian administrasi Negara yang terbentuk jelas menjadi sebuah lembaga yang sah. Dengan demikian, ketatanegaraan pada masa ini juga tidak kalah bahkan mengalami kemajuan.

PENUTUP
  1. KESIMPULAN
Dapat disimpulkan, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam bukanlah teokrasi, bukan pula aristokrasi. Dalam Islam segala urusan harus diselesaikan, dan penyelesaiannya adalah dengan cara yang bijak dan disebut sebagai sistem syura.
Sebagai sahabat Nabi, hal-hal yang berkaitan dengan politik (ketatanegaraan) tentu bisa menjadi panutan kita. Abu Bakar dan Umar memang sosok Negarawan yang ideal, adapun kebijakan kebijakan mereka antara lain: Penjagaan agama, penuntasan masalah zakat, Pembentukan administrasi Negara dan pendistribusian, Pengangkatan para hakim, Pembentukan lembaga keuangan dan pemberian tunjangan.
Demikianlah pemaparan singkat makalah kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih, dan sekali lagi ucapan maaf dari kami. Kami hampir lupa, kami mohon kepada pembaca untuk mengoreksi dan memberi kritikannya dalam masalah ini sebagai pembelajaran kepada kami dikemudian hari.


Banda Aceh, 8 Juli 2011
Pemakalah:

Khairil Akbar
  
DAFTAR PUSTAKA
Muhammad Husai Haekal. 2009. Umar Bin Khattab. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa.
Muhammad Husein Haekal. 2009. Abu Bakr as-Siddiq. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa.
A. Djazuli. 2003. Fiqh Siyasah. Jakarta: Prenada Media.



[1] Muhammad Husein Haekal, Abu Bakr as-Siddiq (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2009), hlm.33.
[2] Ibid. hlm.34.
[3]Ibid, hm.43.
[4] A. Djazuli, Fiqh Siyasah(Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.28.
[5] Muhammad Husein Haekal, Abu Bakr as-Siddiq (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2009), hlm.345.
[6]Ibid, hlm.353.
[7] Ibid, hlm.351
[8] A. Djazuli, Fiqh Siyasah(Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.29.
[9]Muhammad Husai Haekal, Umar Bin Khattab (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2009), hlm.601.
[10]Ibid, hlm.612.
[11]Ibid, hlm.620. 
Blog ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Diberdayakan oleh Blogger.