Langsung ke konten utama

SYARI'AT ISLAM MANDEK?

Aceh merupakan provinsi yang sangat familiar belakangan ini. Beberapa dekade belakangan ini Aceh sering kali menjadi objek pembahasan, lokal maupun interlokal begitu antusias memberi sorotan masukan begitupun kritikan. Terlepas dari misi di balik layar, yang jelas membahas tentang Aceh tentu memiliki daya tarik tersendiri. Tentang syari’at Islam misalnya, kontra versi pun serta merta mencuat ke permukaan tanpa ada rasa malu dalam memberi stateman walau terkadang tidak beralasan.

Sejarah berbicara, Aceh memang sukar dipisahkan dari ajaran Islam, hal itu disebabkan karena Islam merupakan agama turunan yang sejak lama sudah dianut oleh nenek moyang bangsa ini. Tapi, mengapa kini fenomena itu berbeda? Bukankah masa Iskandar Muda hukum Islam sudah pernah diimplementasikan di bumi ini? Lalu apa yang menjadi kendala? Pertanyaan ini mesti dicermati sekritis dan seobjektif mungkin. Berangkat dari problematika ini, maka penulis merasa judul di atas bisa mewakili pembahasan kali ini.

Perlu diakui bahwa usaha membumikan hukum Islam bukanlah hal yang mudah. Tapi bukan pula berarti hal itu tidak bisa diterapkan dalam Negara kesatuan yang menganut hukum colonial Belanda ini. Celah yang diberi oleh Undang-Undang juga ─menurut penulis─ sangat memadai dalam mengoptimalkan bahkan menghilangkan hukum yang justru Negara asalanya sendiri sudah melupakan jejaknya. Dalam piagam Jakarta misalnya, selayaknya Indonesia memang menjadi Negara Islam dengan hukum yang bersumber dari Qur’an dan Sunnah, tapi lagi-lagi kegagalan melanda ummat mayoritas. Tidak sampai di sini, Aceh tetap melakukan perlawanan demi tegaknya hukum yang sejak dulu sudah menjadi peraturan di wilayah ini. Dan terlaksananya Syari’at Islam diberbagai aspek (UU No. 44 Tahun 1999) merupakan hasil nyata dari perjuangan itu.

Dikatakan bahwa mendapatkan lebih mudah ketimbang menjaga, itulah istilah yang tak terbantah setelah Aceh diberi hak istimewa yang salah satunya adalah pemberlakuan Syari’at Islam kemudian tidak bisa menjaga dan menerapkannya secara kaffah. Ya, berbagai instansi, tanggapan public, bahkan sampai kepada amnesty internasional yang menangani tentang HAM pun ikut ambil peran. Anehnya, Aceh sebenarnya masih dalam tahap sosialisasi hukum, tetapi pertentangan begitu cepat muncul. Mau tidak mau zaman informative mengharuskan Aceh dengan para tokohnya agar mampu menjelaskan masalah ini dengan logis. Pernyataan logis itu bisa berupa landasan yuridis atau bahkan mengkaji ulang apa yang mereka permasalahkan.  Di sinilah letak urgensitas para ahli, mereka harus mampu membuktikan bahwa semua tudingan yang dilontarkan sama sekali  tidak beralasan.

Tapi sungguh malang nasib Aceh, jangankan menjelaskan perkara ini kepada pihak luar, dalam ranah lokal sendiri Aceh tidak mampu memberi konsep yang disepakati oleh rakyat. Sebut saja masalah busana Muslim, bukankah wanita menjadi objek eksploiatasi dan sasaran diskriminatif oleh para tokoh ulama dayah? Atau tentang rajam yang menjadi titik sakral dan momokan kejam bagi para penentang. Di sini penulis berasumsi bahwa Aceh memang tidak sedang membangun hukum, melainkan tertidur pulas dalam pentas politik yang menghasilkan milyaran rupiah. Lihat saja MoU Helsinki, adakah Syari’at Islam dibahas di sana? Bukankah mereka asyik membicarakan bagi hasil, perbanyakan lembaga, dan partai politik yang orientasinya adalah jabatan dan uang? Atau lembaga wali nanggroe yang belakangan ini juga mencuat sebagai isu menarik disamping permasalahan calon independen? Lalu buat apa darah yang tertumpah bila mati dalam sumpah serapah rakyat tak bersalah? Memang merupakan sebuah teori yang tak terbantahkan bahwa ekonomi adalah raja otoriter sementara hukum hanya alat penguasa yang mau se-enaknya.

Syari’at Islam mandek! Lho kok bisa? Pertanyaan ini sebenarnya menggelitik penulis, ya bagi penulis sendiri hal ini wajar-wajar saja terjadi. Tapi bukankah ini merupakan cita-cita rakyat Aceh? Itu rakyatnya, penguasanya bisa saja berbedakan. Para aktivis LSM/NGO secara spontan menyalahkan pemerintah dalam hal ini, mereka menilai bahwa sangat banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai aturan, di luar prosedur dan tidak pro rakyat. Bahkan kewajaran ini sering pula mereka kaitkan dengan ketidakmampuan Pemerintah Aceh ─dalam hal ini karena title yang disandang memang tidak sesuai jalur dan bahkan ada yang tidak tamat SMA─ yang memang tidak memiliki basic sebagai pemimpin, tidak mengerti hukum maupun politik. terlepas dari itu semua, bagi penulis macetnya Syari’at Islam itu sendiri disebabkan oleh tidak adanya upaya membangun hukum itu sendiri.

Dalam kajian politik hukum, pembangunan hukum berarti kita harus mengartikan hukum sebagai sistem, dengan demikian kita harus memperbaiki subsistemnya. Dan juga berarti bahwa membangun hukum (menegakkan Syari’at Islam) adalah  memperbaiki hukum yang  sudah ada. Hal ini dapat dirincikan sebagai berikut: pertama; aparatur pemerintahan harus  orang-orang yang tepat, memiliki skill, professional, handal dan memperoleh jabatannya secara sah. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tergambar dalam al-Qur’an yang menyuruh kita agar menyerahkan amanat memang kepada ahlinya (Q.S.4:58). Kedua;  peraturan yang dimanifestasikan ke dalam qanun Syari’at Islam harus sesuai dengan Qur’an dan Sunnah, tidak diskriminatif, objektif dan sesuai dengan tuntutan konstitusional, memiliki wawasan internasional maupun lokal dan juga merangkul nilai bhineka tunggal ika. Ketiga; kultur budaya masyarakat yang semestinya diarahkan kepada budaya yang mengindahkan, partisipatif dan tidak ikut serta dalam menghalang-halangi penegakan Syari’at Islam. Keempat; sarana dan pra-sarana yang mendukung, sebagai contoh, pemerintah harus membumihanguskan tempat-tempat yang dianggap bertentangan dengan Syari’at Islam seperti hotel yang menyediakan minuman, wanita penghibur atau game perjudian.

Bila upaya ini berjalan, setidaknya bentuk halangan akan mencapai angka minimal. Selain itu, Syari’at Islam tentu akan berjalan sebagaimana mestinya. Atau bila kembali pada permasalahan lain, seperti sebuah pernyataan bahwa Syari’at  Islam melanggar HAM karena hukuman rajamnya, bukankah banyak kebijakan lain yang bisa ditempuh? Hapus poin ini untuk sementara waktu dan sahkan qanun yang tertuang  dalam draft, setidaknya sedikit demi sedikit upaya penegakan itu jelas adanya. Eksistensi Syari’at tidak lagi menjadi formalitas atau hanya sekedar tuntutan perundang-undangan belaka.

Anehnya, kita malah bertahan pada permasalahan yang berkepanjangan tanpa ada solusi atau jalan keluarnya. Haruskah kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan umum? Kita seharusnya malu dengan Malaysia yang dulunya belajar ke daerah kita kini lebih maju dan sejahtera dari kita. Di wilayah bagian mereka juga diterapkan hukuman yang bila merujuk pada proses eksekusinya jauh lebih kejam ketimbang Aceh yang menurut penulis sangat humanis. Lucunya lagi Syari’at Islam di Aceh kok bisa mandek padahal masih dalam tahapan sosialisasi hukum. Beginilah bila Syari’at Islam masih dianggap formalisasi belaka, padahal jauh dibalik itu semua Syari’at Islam idelanya dipandang sebagai wacana kristalisasi hukum setelah hukum lama tidak menjamin kesejahteraan umatnya. Sekianlah dari saya, wallahu ‘alam bi as-shawaf.

Komentar

Posting Komentar

Kalau sudah baca, mohon dikomentari ya. Terima kasih.