Langsung ke konten utama

PERAN PEREMPUAN DALAM POLITIK KAMPUS


Khairil Akbar Ibn Syarif el-Induniesy|Mahasiswa SJS
Melihat fenomena kampus yang berinisial sebagai wadah pembentuk karakter mahasiswa/i yang memiliki kemampuan akademik di bidang hukum dan politik, Syari’ah Jinayah wa Siyasah (Pidana dan Politik)  ─salah satu jurusan khusus di Fakultas Syari’ah─ kok malah minim akan aktifis yang politis. Tanpa menafikannya, mahasiswa yang penulis maksud memang ada, namun nihil bila kita berbicara kalangan wanitanya. Apakah hukum yang memang membatasinya atau kebodohan kita yang tidak mampu memahami sehingga peran wanita harus terbatasi pada segi tiga yang hanya berputar pada sempitnya wawasan dan pengalaman. Itulah yang terjadi, sosok Cut Nyak Dhien, Malahayati, Safituddin dan tokoh wanita lainnya benar-benar mati bersamaan dengan wafatnya sang legendaries. Tertarik dan sangat layak kiranya penulis mengangkat sebuah tulisan yang berjudul “EKSISTENSI PEREMPUAN DALAM POLITIK KAMPUS” yang juga merupakan wacana kita bersama dalam mengupayakan perubahan nantinya.

Sejarah telah menuliskan kisah pelik perdebatan ar-Raniry dan ‘Abdurrauf as-Singkili, dua ulama besar Aceh yang memiliki ideologi yang tak pernah bertemu membuat permasalahan ini terus mencuat dan menjadi sesuatu yang layak diteliti. Wanita dalam sejarahnya telah membuktikan kemampuan dan eksistensinya sebagai makhluk yang memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Bila kita berpatokan pada sumber yuridis, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa wanita juga bisa menjadi pemimpin di ranah politik. “Kullukum ra’in” tiap kamu adalah pemimpin. Memang dhamir yang tertera dalam teks hadits ini menunjukkan pada lelaki, namun kaidahnya adalah dhamir yang menunjukkan pada lelaki bisa jadi juga menunjukkan pada wanita karena kata-kata antum terkadang juga bermakna antunna. Nah, berbicara kampus tentu kita akan terbayang bahwa kampus juga merupakan miniature Negara dalam hal pemerintahan. Anehnya, sosok wanita mengapa tertanam dalam hanya di ladang ilmu? Kampus, pustaka dan kost adalah tali pembatas mereka yang penulis maksud sebagai segi tiga pada awal tulisan ini.

Apakah doktrin ar-Raniry mewabah pada kampus tua yang dinisbatkan dengan namanya? Atau kultur budaya yang membuat kita lupa pada nilai sejarah? Jawaban pasti itu relative menurut penulis, tergantung pada penilai yang memahaminya. Namun di sini saya hanya ingin mengatakan ada yang salah dalam pola pikir kita. Keumuman makna Qur’an dan banyaknya ayat mutasyabihat sering kali membuat kita berhenti pada doktrin yang menurut penulis justru melenceng dari maqashid at-tasyri’.

Setidaknya lebih dari lima dari dalil-dalil qur’any yang mendukung statement penulis diatas. Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan tidak terlihat dari jenis kelamin, suku, bangsa atau jenis kulit sekalipun. Kualitaslah yang menjadi penilaian Tuhan, bertaqwakah seserang atau tidak? Jujurkah  seseorang atau tidak? Mampukah seseorang memimpin atau tidak dan seterusnya. Tapi mengapa ─bila demikian teorinya─ kita malah tidak sadar sehingga harus membawa ego diri yang tidak terkontrol? Kita akan berjuang mati-matian untuk membunuh karakter seseorang demi kemenangan kita, menggunakan dalil-dalil yang kita selewengkan maksudnya, bahkan ─membawa nama Tuhan sekalipun─ kita rela mati atau lebih ringannya kita akan membuang harga diri demi pribadi yang telah dikuasai nafsu birahi.

Dalam tulisan kali ini penulis sedikit menyelipkan harapan penulis kedepan bahwa wanita (mahasiswi) harus memiliki kemapanan politik. Idelanya perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik/al-istiqlal al-siyasah (QS.  Al-Mumtahanah: 60: 12), seperti Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan superpower/’arsyun ‘adzhim (QS. An-Namlu: 27: 23)[1]. Bahkan lebih dari itu, wanita juga  harus bisa eksis di bidang-bidang strategis lainnya. Seperti pemandangan Nabi Musa di Madyan, beliau menyaksikan wanita mengelola peternakan dan contoh lainnya.  Inilah sisi idealis yang penulis maksud dalam tulisan ini. Tapi, eksistensi wanita dalam politik kampus sama sekali nihil. Tulisan yang seharusnya berbicara kemajuan relita wanita di ranah politik kampus malah mengharuskan saya berbicara tentang harapan karena faktanya wanita (mahasiswi) memang tidak eksis menurut penulis. Siapa mahasiswi yang pernah menjadi Bupati di HMJ, gubernur di BEMAF, presiden di BEM atau hanya sekedar jabatan wakil? Saya ─dengan minimnya wawasan─ terpakasa menjawab pertanyaan diatas dengan jawaban “tidak ada”.

Peluang atau kursi yang tidak dibatasi dalam AD/ART pemerintahan kampus saya kira sudah sangat efektif, lalu apa yang kurang? Tentu jawaban sebenarnya ada pada diri kita masing-masing yang menjadi saksi mata sekaligus ebagai actor dalam pentas drama politik. Budaya yang sudah melekat menurut penulis adalah salah satu jawabannya. Budaya calm yang sebenarnya bagus menjadi tidak baik karena penempatan yang tidak tepat. Mahasiswi menurut analisis penulis lebih cendrung menjadikan perkuliahan sebagai salah satu proses dimana mereka akan berjumpa pada lelaki yang akan menajdi pendamping mereka.

END NOTES/CATATAN AKHIR

[1] Sofyan, dkk, Toleransi dan Kiprah Perempuan dalam Penerapan Syari’at Islam, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2009), hlm.48

Komentar

  1. Semoga kelak terlahir kembali sosok2 wanita seperti Cut Nyak Dien ataupun Kartini..
    Aaamiiin..^_^

    BalasHapus
  2. Amin....
    Wah di koment juga ya Rusdah... he he he

    BalasHapus

Posting Komentar

Kalau sudah baca, mohon dikomentari ya. Terima kasih.