PENDAKI LEUSER

Benar itu indah, benar itu adil, benar itu satu, maka, benar itu adalah Tuhan

Mencari Kesalahan dengan Kesalahan

Bukan karena dia ulama lantas kesaksiannya harus dianggap jujur dan benar. Sebaliknya, karena kesaksiannya yang jujur dan benarlah maka keulamannya kita akui.

Maka, jika benar ia memberi kesaksian palsu, berarti ia sudah berbuat dhzalim dan melanggar syariat Allah. Sebab, Allah berkata, "Qulu qaulan sadida". Nabi pun bersabda, "Orang yang berbohong, bukan umatku".

Nilai di atas dipositifkan karena sifatnya yang universal. Disebut universal karena tanpa ada firman dan hadits di atas pun, berbohong tetap saja keburukan. Hukum kita menetapkan kesaksian palsu itu sebagai tindak pidana.

Artinya, jika benar Ma'ruf Amin memberi kesaksian palsu di persidangan, maka ia mesti diproses dan akhirnya dipidana. Tidak ada istilah karena dia dipandang ulama, maka ia tidak bisa dipidana.

Di samping itu, perlu ditanyakan pula, Ahok tahu dari mana Ma'ruf Amin berbohong? Ahok dan tim kuasa hukumnya tahu dari mana Ma'ruf Amin telponan dengan Susilo Bambang Yudhoyono?
Jika jawabannya adalah penyadapan, jelas Ahok juga bisa dipidana karena melakukannya secara illegal. Menyadap itu seperti mengintip orang lain di kamar mandi atau di ruang privasi lainnya.

Dalam perspektif HAM, jelas perbuatan tersebut melanggar hak privasi orang lain. Nah, tugas hukum (khususnya hukum pidana) melindungi hak tersebut dengan memberi sanksi berupa pidana tertentu terhadap pelanggarnya.

Bukan Menggugat Agama, Apa Lagi Tuhan.


Tulisan ini hanya sekadar mengungkap satu fenomena, dimana agama selalu dijadikan kambing hitam, tameng pelindung, dan topeng yang menutupi kepicikan. Sejak dulu, agama memang disalahgunakan oleh kebanyakan orang.

Penyalahgunaan agama itu kerap kali dilakukan oleh orang yang dipandang paham agama. Ketika suatu kebenaran dibicarakan (misalnya), orang itu malah selalu mengatakan, "Ini firman Tuhan. Beginilah menurut agama," dan ucapan sejenis lainnya.

Tujuannya tak lain agar pandangannya diterima. Agar orang lain tak dapat membantah. Ya, jika mereka membantah tentu akan dianggap membantah agama dan melawan Tuhan. Orang seperti ini mengklaim Tuhan selalu berada di pihaknya.

Sebenarnya bukan agama dan Tuhan yang dibelanya, melainkan dia membela dirinya sendiri dengan membawa-bawa agama dan Tuhan. Coba perhatikan, apakah orang yang berseberangan dengannya adalah orang yang tidak mempercayai agama dan Tuhan? Tidak. Mereka sama-sama beriman.

Untuk membenarkan sikap arogansinya, dalil-dalil agama selalu menjadi pembenar. Mereka berkata, "Nabi membolehkan. Agama mengizinkan". Itu sebabnya anak-anak dipukul, istri disiksa, dan orang lain disakiti hanya karena sedikit perbedaan.

Coba perhatikan. Apakah benar agama demikian? Jika sebegitu buruknya suatu ajaran agama, lantas mengapa masih banyak orang-orang yang mempertahankan agama? Tentu jawabannya tidak. Agama tidak demikian. Agama selalu dipahami sebagai ajaran kasih dan sayang. Agama itu suatu rahmat bagi seru sekalian alam.

Tidak hanya itu, agama terkadang menjadi ladang basah dimana kekayaan dengan mudah didapat. Suatu praktek diada-adakan agar orang mengeluarkan uang dengan tujuan yang mulia kelihatannya. Tapi coba perhatikan. Adakah seremoni-seremoni keagamaan itu tercapai tujuannya?

Tidakkah cukup bukti dimana esensi agama diabaikan padahal begitu banyak perayaan diciptakan? Bukankah saat ingin meningkatkan kecintaan, di situ pula sering terjadi pengkhianatan? Tidakkah kau perhatikan di setiap perayaan itu selalu ada kemubaziran, perintah Tuhan diabaikan, dan sunnah-sunnah Nabi malah dipandang ke-Arab-Araban?

Lantas saat kita protes, mereka menuduh kita sebagai orang yang tidak cinta, tidak suka dengan agama. Ketika suatu pandanan yang menyamakan semua orang kita tawarkan, malah dituduh liberal, feminis, dan dicap dengan label-label negatif lainnya. Pada akhirnya, mereka hanya ingin di atas dengan segala pembenaran.

Nawa el-Sadaawi berkata, "Justru laki-laki yang memahami agama itulah yang suka memukul isterinya. Aturan agama mengijinkan untuk melakukan hukuman itu. Seorang isteri yang bijak tidak layak mengeluh tentang suaminya. Kewajibannya adalah kepatuhan yang sempurna."

Ini bukan agama menurut pandangannya. Ucapan itu merupakan pandangan seorang perempuan yang ia kisahkan dalam novelnya. Perempuan itu pun tidak memandang agama demikian. Ia hanya menjelaskan apa yang dialaminya. Paman yang paham agama, suaminya yang juga mengerti agama, selalu memperlakukannya demikian rendahnya.

Sekali lagi, ini bukan menggugat agama, apa lagi Tuhan. Hanya orang bodoh yang menggugat pemilik dirinya. Hanya orang gila pula yang menggugat agama; jalan yang memberinya cahaya cinta. Tulisan ini hanya menyoal perilaku dan pandangan orang-orang yang membawa-bawa agama.

Menyoal Delik Penistaan Agama


NUSANTARANEWS.CO, 25/12/2016 – Tulisan ini ditujukan untuk merespon dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur petahana, Basuki Tjahya Purnama alias Ahok. Dugaan penistaan agama itu hingga kini masih terus menjadi perbincangan hangat. Pada 4 November lalu, ratusan ribu partisipan aksi damai berhamburan di ibu kota Indonesia, Jakarta. Berbagai kalangan, kepentingan, dan asal daerah bersatu dalam aksi itu untuk menuntut tegaknya keadilan berupa perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) yang merupakan ciri utama dari negara hukum. Prinsip equality ini merupakan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 (Pasal 27 Ayat 1 dan 28 D Ayat 1 UUD 45). Masalah inilah yang sejak dulu menjadi gejolak dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada kesan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul jika diterapkan ke atas.
Jika ditelisik lebih jauh ke belakang, landasan sejarah (historis) pengaturan delik penistaan agama berpangkal dari berbagai kegiatan yang mengatasnamakan agama teretntu. Adalah perseteruan NU vs PKI yang menjadi sebab langsung lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Religia, 2010). Terlepas dari itu, aturan ini diharapkan mampu menjaga keharmonisan, kerukunan, serta mencegah terjadinya upaya menyalahgunakan agama atau penistaan terhadap agama-agama di Indonesia (bukan hanya Islam). Meski demikian, maksud ini disinyalir malah mengamputasi kebebasan beragama atau meyakini ajaran tertentu oleh sebagian orang hingga upaya uji materil UU a quopun dilakukan. Tetapi, lewat putusan MK upaya juducial review yang dilakukan pihak tersebut tidak diterima.
Selain faktor sejarah, alasan terkuat dilegislasinya UU Nomor 1 Tahun 1965 tak lain karena Indonesia merupakan negara yang berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis negara ini menjadi bukti bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler. Pembukaan UUD 1945 bahkan menyebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat, rahmat, atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa. Meski tidak dapat disebut sebagai negara agama, namun Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh agama-agama yang ada. Itu sebabnya, menghina agama sama saja dengan menghina Pancasila, menghina Indonesia, dan menciderai kebhinnekaan. Atas dasar inilah penistaan agama mesti dianggap sebagai perbuatan terlarang. Delik penistaan agama inipun akhirnya diatur sebagai delik umum dan hanya dilarang di beberapa negara saja (particular crime), termasuk Indonesia.
Lantas timbul pertanyaan, ucapan atau perbuatan seperti apakah yang dikategorikan sebagai delik penistaan agama? Pertanyaan demikian mestilah dijawab dengan melihat unsur-unsur yang ada di dalam rumusan pasal. Untuk rumusan dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1965, penistaan agama itu meliputi: menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Perbuatan demikian mestilah dilakukan dengan sengaja dan di depan umum.
Larangan di atas tidak perlu penafsiran terhadap unsur-unsurnya. Ketika didapatkan ada orang atau organisasi yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal di atas, maka orang tersebut akan diberi peringatan keras melalui suatu keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri. Jika dilakukan oleh organisasi/aliran maka Presiden akan membubarkan organisasi/aliran dan menyatakannya sebagai organisasi/aliran terlarang. Terakhir, jika tetap penistaan itu dilakukan maka orang atau anggota organisasi/aliran yang sudah diperingati/dibubarkan tadi dapat dijerat dengan pidana selama-lamnya lima tahun penjara (Pasal 2 dan 3 UU Nomor 1 Tahun 1965).
Delik penistaan agama ternyata tidak hanya diatur dalam UU di atas. Pasal 4 UU dimaksud menyebutkan bahwa pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru. Pasal baru itu kini menjadi Pasal 156 a KUHP. Kiranya pasal inilah yang kerap menuai kontroversi. Masalahnya, kata “penodaan terhadap suatu agama” dalam pasal tersebut diperlukan penafsiran terhadap unsurnya, tidak seperti rumusan delik di atas. Apa tolak ukur atau kriteria penodaan agama itu? Jika dikaitkan dengan kasus Ahok di atas, apakah ucapan Ahok tergolong dalam penodaan terhadap agama? Sejauh ini, belum ada standar tertentu untuk menentukan apakah ucapan/perbuatan orang dikategorikan sebagai penodaan agama atau bukan. Untuk itu, perlu dicermati beberapa kasus yang pernah diputuskan (jurisprudance) oleh Hakim perkaranya sebagai acuan.
Ada begitu banyak kasus penistaan agama yang kemudian menghantarkan pelakunya ke Lembaga Pemasyarakatan (penjara). Misalnya kasus Rusgiana, seorang ibu rumah tangga yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak bisa datang ke rumah Ni Ketut karena canang (tempat sesaji untuk upacara agama Hindu) di depan rumah Ni Ketut kotor (detik.com 31/10/2013). Selain itu, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang menafsirkan ayat suci bertentangan dengan akidah pokok umat Islam, tidak mewajibkan ibadah pengikutnya, serta menjadikan penokohan Musaddeq sebagai juru selamat setelah nabi Muhammad Saw juga sudah dijerat dengan pasal berlapis. Selanjutnya kasus Arswendo Atmowiloto melalui tabloid Monitornya yang menempatkan Muhammad di nomor 11 dalam jajak pendapat tokoh pembaca pun membuatnya harus dibui lima tahun penjara (Republika.co.id 18/10/2016).
Beberapa kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan mereka berbeda-beda satu sama lainnya. Namun, perbedaan itu dianggap sama dalam hal menistakan/menoda agama. Dari situ muncul pemahaman berikutnya bahwa menista atau tidaknya amat tergantung dari pandangan keagamaan umat (perwakilan) yang merasa dihina agamanya. Kebiasaannya, pihak Kepolisian akan menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia jika yang dinoda adalah agama Islam. Adapun penodaan agama lain, tentu perwakilan atau lembaga yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa atas agama itulah yang dijadikan rujukan oleh penegak (Kepolisian). Keadaan demikian inilah yang kiranya menjadi pembeda antara pencemaraan nama baik (penghinaan) dengan penodaan agama. Pencemaran nama baik amat tergantung pada perasaan individu yang diserang sehingga diatur sebagai delik aduan. Sedangkan penodaan agama, perasaan pemeluk atau umat yang meyakini agama tersebut yang menjadi patokan sehingga diatur sebagai delik umum.
Pandangan keagamaan (fatwa) tidak serta merta menjadikan seseorang sebagai penista agama atau tidak. Di negara hukum, putusan Hakimlah yang memutuskan bersalah tidaknya seseorang. Pandangan keagamaan itu hanya akan dipertimbangkan jika menjadi alat bukti berupa keterangan ahli (Pasal 184 KUHAP). Dari ulasan di atas, dapat ditarik satu benang merah bahwa bersalah tidaknya Ahok dalam kasus penistaan agama ini amat tergantung pada kekuatan argumentasi (alat bukti) ahli yang ada. Jika ternyata ucapan Ahok dianggap perbuatan pidana, barulah kemudian dicari apakah ada mens rea (maksud atau sifat mengetahui) dalam ucapan Ahok tersebut? Jika ternyata tidak, kita mesti menjunjungtinggi dan menganggap benar putusan Hakim. Demikian doktrin hukumnya. Allahu a’lam bish-shawab. []

Memaknai Aksi Bela Agama

Sumber: hidayatullah.com
qureta.com, 25/10/2016 -- Indonesia merupakan negara yang berketuhanan. Landasan pertama negara ini menjadi bukti bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler. Asas ketuhanan itu mesti dipahami sebagai landasan filosofis dalam bernegara. Pembukaan UUD 1945 bahkan menyebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat, rahmat, atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.
Meski tidak dapat disebut sebagai negara agama, namun Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang dianut oleh agama-agama yang ada. Itu sebabnya, menghina agama sama saja dengan menghina Pancasila, menghina Indonesia, dan menciderai kebhinnekaan. Menurut hukum positif negara ini, penistaan agama—sebagai particular crime—bahkan dapat dipidana.
Ada banyak kasus terkait dengan penistaan agama yang sudah diproses dan membuat pelakunya dipidana. Belakangan ini kasus yang dipandang serupa begitu sering disebarluaskan di media-media. Adapun yang paling menyorot perhatian warga Jakarta dan Indonesia pada umumnya adalah ungkapan Ahok yang disebar melalui Youtube ketika Ahok berpidato di Kepulauan Seribu.
Setidaknya, opini masyarakat terbagi menjadi dua pandangan dalam hal ini; ada yang menganggap Ahok telah menistakan agama, ada pula yang mendukung Ahok dengan menganggap Ahok tidak menistakan agama. Adapun ungkapan yang memicu kontroversi itu adalah kalimat “dibohongi pakai al-Maidah 51” yang terlontar dari lidah Gubernur petahana.
Atas kasus ini, Ahok sudah minta maaf, namun berbagai aksi terus digencarkan dan memuncak pada tanggal 4 November lalu.
Menyikapi dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, semestinya ditanggapi dan diproses dengan menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Jika dalam penegakan suatu dugaan tindak pidana para penegak (Polisi) bersikap membeda-bedakan, tentu hal ini akan membuat marah banyak orang. Pasalnya, sudah menjadi naluri manusia tidak ingin diperlakukan secara tidak adil (diskriminatif).
Atas dasar itu pula UUD Indonesia menjadikan persamaan di hadapan hukum menjadi hak yang harus dijamin oleh Negara kepada warga masyarakatnya (Pasal 27 ayat 1 dan 28 D ayat 1 UUD 45). Aksi damai yang menerjunkan ratusan ribu partisipan antara lain karena menganggap kasus Ahok ditanggapi lamban oleh pihak Kepolisian.
Kabar bahwa Polisi sedang menunggu perintah Presiden menambah benarnya dugaan itu. Padahal aturan terkait izin (pasal 36 ayat 1-5 UU Pemda) tersebut sudah lama diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk meredam aksi 4 November itu, Presiden Jokowi akhirnya turun tangan. Berbagai pendekatan telah dilakukan. Ormas-ormas Islam dihadirkan ke Istana. Penegasan bahwa tidak ada intervensi dalam kasus Ahok akhirnya diberitakan. Bahkan Jokowi memerintahkan pihak kepolisian akan memproses cepat dugaan penistaan agama itu (Tempo, 1/11/2016).
Di Boyolali, rumah wakil ketua PW Muhammadiyah Jateng didatangi Polisi dan diminta untuk tidak ikut aksi (sangpencerah.id, 1/11/2016). Terlepas dari cara-cara yang dilakukan, setidaknya ada satu kesimpulan yang mulai jernih dipahami. Pemerintah mulai tahu apa sebenarnya yang diinginkan rakyat.
Keadilan, perlakuan yang sama di depan hukum, kiranya itu yang disepakati oleh semua pihak dan yang mereka tuntut dalam kasus yang melibatkan Gubernur petahana, Basuki Tjahya Purnama.
Di pihak lain beberapa senator di parlemen siap turun dalam aksi bela agama (al-Quran, Islam, dan sebutan lainnya). Sejauh ini memang aksi 4 November lalu disinyalir akan membludak dan terbukti demikian. Massa berdatangan dari berbagai daerah. Kepentingan mereka sama, yaitu hendak membela agama yang mereka rasa dinistakan oleh Ahok.
Karena datang dari berbagai daerah, maka dapat dipahami bahwa pihak yang merasa agama mereka dinistakan itu bukanlah semata warga DKI dan bukan soal Ahok mencalonkan lagi dirinya. Meski dirasa ada keterkaitan, tapi hal itu dapat ditampik dan bukan sesuatu yang tampak dipermukaan. Kita menghukum apa yang dhzahir, maka pelanggaranlah yang terlihat dan ini merupakan masalah hukum, bukan politik.
Respons terhadap upaya yang dilakukan oleh Jokowi nyatanya tidak mampu meredam gelombang aksi bela agama. Setelah aksi itu, respons berbagai pihak sperti Muhammadiyah malah menyayangkan sikap Jokowi yang hanya menimbulkan ragam spekulasi (republika.co.id, 4/11/2016). Setelah tidak dapat hadir—dengan alasan yang juga disayangkan, Jokowi bahkan dianggap kurang bijak karena menuding aksi 4 November lalu ditunggangi aktor politik.
Sebenarnya, aksi ini tidak perlu pula ditanggapi berlebihan. Di negara demokrasi, demo atau aksi damai yang menurunkan ribuan bahkan jutaan masyarakat ke jalan bukanlah hal yang tabu. Mengemukakan pendapat merupakan kebebasan yang mesti dihormati.
Terlepas dari tuduhan-tuduhan di atas, ada pula yang menganggap agama tidak perlu dibela. Perlu diluruskan di sini bahwa membela tidak berarti yang dibela itu salah. Seperti halnya kebenaran juga bukan berarti tidak perlu kita bela. Logikanya persis dengan kita memuja Tuhan (Allah), sekalipun Allah tidak besar dengan pujaan kita (karena Ia besar tanpa dibesarkan), tetap saja kita selalu menyebut “Allahu akbar” di setiap takbir, zikir, dan bahkan denyut nadi kita.
Demikian halnya dengan al-Quran yang kita bela di mana kebenarannya tidak bertambah dengan pembelaan kita, namun tetap saja kita mesti membelanya, membacanya, tidak mengizinkan orang lain melecehkannya, dan mengamalkan isi kandungannya.
Membela al-Quran dalam aksi 4 November lalu mestilah dimaknai sebagai aksi menuntut ditegakkannya kebenaran, hukum, dan keadilan. Untuk itu, perlu dicamkan oleh siapa pun beberapa hal berikut, pertama bahwa dakwah yang dikehendaki oleh Islam adalah dengan mau’idhzah atau penyampaian yang baik (hasanah).
Kedua, karena tuntutan demikian maka mestilah menjunjung tinggi hukum dan asas-asasnya. Selagi belum ada putusan hakim terkait dugaan penistaan agama, Ahok mesti dianggap tak bersalah. Ketiga, tidak perlu ada sentimen berlebihan apalagi mengangkat isu-isu yang memecah belah umat. Aksi kemarin bahkan nyatanya bukan untuk menuntut suku, agama, atau ras tertentu, melainkan menuntut yang salah agar diproses sesuai aturan.
Karenanya, membela agama mesti pula diartikan sebagai jihad konstitusional, memperkuat kebhinnekaan, dan menguatkan Pancasila.
Blog ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Diberdayakan oleh Blogger.